UgdNews.com, Kamis 18 Juni 2026.

Ketika harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026, media sosial segera dipenuhi berbagai reaksi. Di tengah perdebatan itu, beredar sebuah gambar yang menampilkan foto Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, disertai narasi yang menyebut masyarakat cukup beralih menggunakan solar karena sama sama merupakan BBM. Unggahan tersebut viral dan memicu gelombang sindiran, kemarahan, serta kritik publik. Namun belakangan diketahui bahwa narasi tersebut bukan pernyataan resmi, melainkan konten manipulatif yang mencatut foto dan nama pejabat terkait. 

Juru Bicara Kementerian ESDM secara terbuka membantah isi unggahan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang beredar di media sosial. Bantahan serupa dimuat sejumlah media nasional yang mengutip keterangan resmi yang sama. Dengan demikian, dari sisi fakta jurnalistik, kutipan yang beredar dalam gambar tersebut tidak dapat dianggap sebagai pernyataan autentik. 

Meski demikian, berhenti pada kesimpulan bahwa ini sekadar hoaks justru membuat persoalan yang lebih besar luput dari perhatian. Yang menarik bukan hanya mengapa unggahan itu dibuat, melainkan mengapa begitu banyak orang langsung mempercayainya. Dalam ruang publik yang sehat, sebuah pernyataan yang secara teknis terdengar tidak masuk akal biasanya akan segera dipertanyakan. Namun dalam kasus ini, banyak orang justru menerimanya sebagai sesuatu yang mungkin benar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih dalam daripada sekadar penyebaran informasi palsu.

Kepercayaan publik merupakan fondasi komunikasi kebijakan. Ketika kepercayaan tinggi, masyarakat cenderung menunggu klarifikasi resmi sebelum mengambil kesimpulan. Sebaliknya, ketika kepercayaan menurun, informasi yang belum terverifikasi sekalipun dapat dengan mudah dipercaya. Karena itu, viralnya unggahan tersebut dapat dibaca sebagai gejala adanya jarak antara pembuat kebijakan dan sebagian masyarakat yang merasakan langsung dampak kenaikan harga energi.

Di sisi lain, publik juga memiliki alasan rasional untuk mempertanyakan berbagai kebijakan energi. Kenaikan Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter merupakan lonjakan yang signifikan bagi pengguna kendaraan pribadi maupun pelaku usaha yang bergantung pada BBM nonsubsidi. Pertamina menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan setelah koordinasi dengan pemerintah dan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Penjelasan tersebut sah secara administratif, namun tidak otomatis menghilangkan beban ekonomi yang dirasakan masyarakat. 

Dalam konteks itulah kemarahan publik harus dipahami. Banyak warga tidak sedang memperdebatkan apakah harga minyak dunia naik atau tidak. Mereka lebih fokus pada kenyataan bahwa biaya transportasi dan pengeluaran harian ikut meningkat. Ketika tekanan ekonomi terasa semakin berat, masyarakat cenderung lebih sensitif terhadap setiap informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Namun kritik terhadap kebijakan tidak boleh mengabaikan fakta. Menyamakan Pertamax dengan solar hanya karena keduanya merupakan bahan bakar minyak merupakan kesalahan logika yang mendasar. Keduanya memang sama sama termasuk BBM, tetapi memiliki spesifikasi teknis yang berbeda, digunakan pada jenis mesin yang berbeda, serta memiliki karakteristik pembakaran yang berbeda pula. Kendaraan yang dirancang menggunakan bensin tidak dapat begitu saja menggunakan solar tanpa risiko kerusakan serius pada sistem mesin.

Karena itu, perdebatan yang sehat seharusnya tidak terjebak pada ejekan personal terhadap pejabat tertentu. Kritik yang efektif adalah kritik yang diarahkan pada substansi kebijakan, kualitas komunikasi publik, transparansi pengambilan keputusan, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Serangan personal mungkin menghasilkan sensasi sesaat, tetapi jarang menghasilkan perbaikan kebijakan yang nyata.

Kasus ini juga memperlihatkan betapa cepatnya informasi palsu menyebar dibandingkan klarifikasi resmi. Dalam hitungan jam, unggahan yang tidak terverifikasi dapat menjangkau jutaan pengguna media sosial. Sementara itu, klarifikasi resmi sering kali datang setelah opini publik terlanjur terbentuk. Tantangan komunikasi pemerintah saat ini bukan hanya menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga menyampaikan informasi tersebut dengan cepat, mudah dipahami, dan mampu menjawab kegelisahan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi tantangan literasi digital. Kemampuan membedakan antara informasi asli dan manipulasi digital menjadi semakin penting. Gambar yang menyerupai tampilan media massa, penggunaan logo yang dimodifikasi, serta penyematan kutipan palsu merupakan teknik yang semakin sering digunakan untuk membangun persepsi tertentu. Tanpa sikap kritis, publik dapat dengan mudah menjadi sasaran disinformasi.

Peristiwa ini bukan semata tentang Pertamax, solar, atau seorang juru bicara kementerian. Peristiwa ini mencerminkan hubungan yang lebih luas antara kebijakan publik, komunikasi pemerintah, media sosial, dan tingkat kepercayaan masyarakat. Hoaks memang layak dilawan. Namun membantah hoaks saja tidak cukup. Pemerintah tetap perlu menjelaskan kebijakan secara transparan, sementara masyarakat perlu membangun budaya kritik yang berbasis fakta.

Sebuah unggahan palsu mungkin dapat dibantah dalam satu hari. Akan tetapi, membangun kembali kepercayaan publik membutuhkan waktu jauh lebih lama. Karena itulah pelajaran terpenting dari polemik ini bukanlah soal siapa yang menjadi sasaran hoaks, melainkan bagaimana negara dan masyarakat sama sama menjaga ruang publik agar tetap dipenuhi perdebatan yang rasional, berbasis data, dan berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar kemarahan yang berputar tanpa arah.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat