Ugdnews.com, Senin 25 Mei 2026.

Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang kembali menyarankan masyarakat memakai masker saat sedang sakit atau mengalami gejala flu memantik perhatian luas di ruang publik. Imbauan tersebut disampaikan melalui media sosial pribadi dan kemudian diberitakan iNews.id dalam artikel “Menkes Mendadak Sarankan Pakai Masker jika di Luar Rumah, Ada Apa?” yang dipublikasikan pada 24 Mei 2026. Dalam pemberitaan itu, Menteri Kesehatan menekankan bahwa masker tetap penting digunakan ketika seseorang batuk, pilek, atau berada dalam kondisi kurang sehat demi mencegah penularan penyakit di ruang publik.

Namun di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari trauma pandemi Covid 19, imbauan mengenai masker tidak lagi dipandang sekadar nasihat kesehatan biasa. Sebagian masyarakat menanggapinya sebagai langkah preventif yang wajar karena ancaman penyakit menular memang tidak pernah benar benar hilang. Akan tetapi sebagian lain mulai mempertanyakan konteks dan alasan di balik pernyataan tersebut karena tidak disertai penjelasan rinci mengenai situasi epidemiologis terbaru, tingkat risiko kesehatan masyarakat, ataupun indikator ilmiah yang menjadi dasar imbauan tersebut.

Ketika komunikasi pemerintah terasa tidak lengkap, ruang publik digital biasanya segera dipenuhi spekulasi. Di media sosial, muncul komentar komentar bernada sinis yang mengaitkan isu masker dengan proyek kesehatan, industri alat medis, hingga potensi kepentingan ekonomi tertentu. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa persoalan utama yang sedang dihadapi bukan hanya soal kesehatan, melainkan juga soal krisis kepercayaan publik terhadap otoritas negara pascapandemi.

Kecurigaan publik juga tidak bisa dilepaskan dari karakter kepemimpinan kesehatan nasional beberapa tahun terakhir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikenal berasal dari latar belakang dunia perbankan dan manajemen korporasi sebelum masuk ke sektor kesehatan. Sebagian masyarakat menilai pendekatan teknokratis dan manajerial memang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan nasional yang selama ini penuh masalah struktural. Namun sebagian lain memandang bahwa kesehatan publik tidak bisa sepenuhnya dikelola dengan logika efisiensi, investasi, dan pendekatan bisnis semata.

Perdebatan tersebut sebenarnya mencerminkan perubahan besar dalam tata kelola kesehatan modern. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kesehatan semakin dekat dengan dunia industri, digitalisasi, investasi, dan pasar alat kesehatan. Rumah sakit berkembang menjadi institusi korporasi modern, industri farmasi tumbuh sangat agresif, dan layanan kesehatan berbasis teknologi menjadi bisnis bernilai besar. Dalam konteks seperti itu, kebijakan mengenai masker, vaksin, obat, ataupun alat kesehatan menjadi sangat sensitif karena publik cenderung mudah menghubungkannya dengan kepentingan ekonomi.

Masyarakat Indonesia sesungguhnya tidak sepenuhnya menolak kebijakan kesehatan. Persoalan utamanya justru terletak pada memudarnya rasa percaya akibat pengalaman panjang selama pandemi. Publik pernah menyaksikan perubahan kebijakan yang sangat cepat, perbedaan pendapat antar ahli yang terbuka di media massa, hingga informasi kesehatan yang berubah ubah dalam waktu singkat. Situasi itu meninggalkan trauma sosial yang belum sepenuhnya hilang.

Di era media sosial, krisis kepercayaan bahkan dapat berkembang lebih cepat dibanding penyebaran penyakit itu sendiri. Ketika masyarakat merasa ada informasi yang tidak dijelaskan secara utuh, teori konspirasi akan mudah berkembang. Narasi seperti “ada proyek baru” atau “ada yang diuntungkan dari penjualan masker” menjadi bentuk ekspresi sinisme publik terhadap hubungan antara kebijakan negara dan kepentingan ekonomi. Ungkapan tersebut mungkin terdengar satir, tetapi lahir dari pengalaman sosial masyarakat selama beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, kritik publik tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak semua anjuran penggunaan masker berkaitan dengan kepentingan bisnis ataupun agenda tersembunyi. Dalam banyak negara, penggunaan masker tetap menjadi bagian dari budaya kesehatan publik, terutama ketika seseorang sedang sakit atau berada di ruang padat dan tertutup. Organisasi kesehatan dunia WHO juga masih menempatkan masker sebagai salah satu langkah pengurangan risiko penularan penyakit pernapasan dalam situasi tertentu.

Beberapa pemberitaan kesehatan sebelumnya juga menunjukkan bahwa pemerintah memang beberapa kali mengingatkan penggunaan masker dalam konteks pencegahan penyakit menular. DetikHealth pada 3 Januari 2026 melalui artikel “Heboh Super Flu Terdeteksi di RI, Menkes Sarankan Pakai Masker Bagi yang Sakit” memberitakan bahwa Menteri Kesehatan menyarankan penggunaan masker bagi masyarakat yang mengalami gejala influenza untuk mengurangi risiko penularan di ruang publik. Dalam konteks tersebut, masker diposisikan sebagai etika kesehatan, bukan kebijakan pembatasan sosial seperti pada masa pandemi.

Polemik ini sekaligus menunjukkan perubahan karakter masyarakat Indonesia pascapandemi. Jika pada masa lalu masyarakat cenderung menerima kebijakan pemerintah tanpa banyak pertanyaan, kini publik menjadi jauh lebih kritis dan aktif memeriksa motif di balik setiap keputusan negara. Fenomena ini sebenarnya positif dalam sistem demokrasi karena mendorong pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Namun di sisi lain, kecurigaan berlebihan terhadap seluruh kebijakan kesehatan juga dapat melemahkan respons kolektif ketika ancaman kesehatan yang nyata benar benar muncul.

Karena itu, pelajaran paling penting dari polemik masker bukanlah soal wajib atau tidak wajib memakai masker. Persoalan utamanya terletak pada bagaimana negara membangun kembali kepercayaan sosial yang sempat rusak selama pandemi. Kebijakan kesehatan tidak cukup hanya benar secara teknokratis, tetapi juga harus dipercaya secara sosial. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui imbauan mendadak, melainkan melalui keterbukaan data, konsistensi komunikasi, dan kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang jujur dan mudah dipahami masyarakat.

Pada akhirnya, polemik masker menjadi cermin hubungan yang masih rapuh antara negara dan masyarakat pascapandemi. Ketika publik mudah curiga, itu menandakan adanya luka sosial yang belum sepenuhnya pulih. Dan ketika pemerintah gagal menjelaskan kebijakan secara utuh, ruang publik akan terus dipenuhi spekulasi, prasangka, dan ketidakpercayaan. Di era keterbukaan informasi, kekuasaan tidak lagi cukup hanya mengeluarkan imbauan. Kekuasaan juga dituntut menghadirkan transparansi, empati, dan kemampuan membangun keyakinan publik dengan akal sehat yang dapat diterima bersama.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat