UgdNews.com, 28 Oktober 2026

Bagi keluarga yang tak mampu membayar perawatan bayi prematur, inkubator bukan sekadar perangkat medis, melainkan harapan yang mahal. Raldi Artono Koestoer, Guru Besar Teknik Mesin Universitas Indonesia, mengembangkan inkubator berbiaya lebih terjangkau dan memelopori peminjaman gratis. Gerakan itu membantu ribuan bayi menurut laporan media. Namun, di balik manfaat sosialnya, terbentang persoalan penting: bagaimana memastikan inovasi terjangkau sekaligus aman?

Kotak kaca itu lahir dari kegelisahan terhadap teknologi yang mahal. Raldi mulai tertarik membuat inkubator setelah melihat perangkat rusak milik kakaknya, seorang dokter anak, pada 1989. Bertahun-tahun kemudian, gagasan tersebut berkembang menjadi inovasi yang bukan hanya menjawab persoalan teknis, tetapi juga kebutuhan keluarga yang kesulitan mengakses perawatan bayi prematur.

Dalam reportase KBR, 15 Januari 2018, program inkubator gratis Raldi dilaporkan telah membantu sekitar 2.000 bayi hingga November 2017. Biaya produksi yang disebut dalam laporan itu mencapai Rp3,5 juta, jauh di bawah harga inkubator komersial yang ketika itu dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Keluarga penerima tidak dibebani biaya sewa, sementara relawan membantu pembiayaan produksi, pengantaran, dan perawatan alat.

Inovasi tersebut memperlihatkan bahwa teknologi tidak harus berhenti di laboratorium atau menjadi barang mahal yang hanya bisa dijangkau rumah sakit besar. Ketika dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, teknologi dapat menjadi jembatan bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Namun, keberhasilan semacam ini tidak hanya bergantung pada kecerdikan penciptanya, melainkan juga pada jaringan relawan, pemeliharaan alat, dan kesinambungan dukungan.

Tantangan berikutnya adalah distribusi. Inkubator yang besar sulit dibawa melalui gang sempit atau ditempatkan di rumah berukuran terbatas. Dalam laporan Media Indonesia, 22 Agustus 2021, Raldi menjelaskan pengembangan inkubator lepas-pasang agar lebih ringkas dan mudah dikirim. Ia juga menyebut bahwa sepanjang 2012 hingga Desember 2020, sekitar 4.500 bayi telah terbantu melalui jaringan 120 agen di berbagai kota. Angka tersebut merupakan keterangan Raldi yang dikutip media, bukan audit independen atas hasil klinis setiap bayi.

Di balik capaian itu, ada persoalan yang tidak boleh diabaikan. Inkubator berhubungan langsung dengan keselamatan bayi yang rentan. Pengaturan suhu, kestabilan listrik, kebersihan, dan pemantauan kondisi bayi bukan urusan teknis sepele. Alat yang murah belum tentu aman jika tidak diuji dan digunakan secara tepat. Inkubator rumahan juga tidak otomatis menggantikan perawatan intensif di rumah sakit, terutama bagi bayi dengan komplikasi.

Karena itu, regulasi alat kesehatan perlu ditempatkan secara proporsional. Kementerian Kesehatan telah mengatur izin edar alat kesehatan melalui Permenkes Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010. Aturan tersebut kemudian digantikan oleh Permenkes Nomor 62 Tahun 2017, yang diundangkan pada 12 Januari 2018. Dokumen resmi itu menegaskan pentingnya persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak membuktikan klaim bahwa Raldi menerima teguran resmi pada 2016. Tanpa dokumen atau konfirmasi pihak terkait, klaim itu tidak layak dinyatakan sebagai fakta.

Di sinilah tanggung jawab negara diuji. Standar keselamatan harus ditegakkan, tetapi inovator sosial juga membutuhkan jalur pengujian, pendampingan, dan pembiayaan yang jelas. Perguruan tinggi, rumah sakit, regulator, dan komunitas relawan dapat bekerja sama agar inovasi terjangkau tidak berhenti sebagai eksperimen, melainkan berkembang menjadi solusi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kisah Raldi pada akhirnya bukan sekadar cerita tentang profesor yang membuat inkubator murah. Ia mengajukan pertanyaan yang lebih besar: mengapa akses terhadap teknologi penyelamat kehidupan masih begitu bergantung pada kemampuan ekonomi dan kedermawanan individu? Inovasi sosial memang tidak harus menghasilkan keuntungan besar. Namun, manfaatnya akan lebih luas jika didukung sistem yang menjamin keamanan, keberlanjutan, dan akses yang adil. Sebab, kemanusiaan bukan hanya soal menciptakan alat untuk menolong, melainkan juga membangun keadaan agar pertolongan itu dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat