UgdNews.com, 10 November 2026

Kematian LA, remaja 17 tahun yang mengalami luka bakar hingga 80 persen setelah diduga dibakar perempuan berinisial M di Bojongsari, Depok, menyisakan persoalan yang lebih luas daripada perkara pidana. Dugaan penganiayaan berulang sejak korban duduk di bangku SMP memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana kekerasan terhadap seorang anak dapat berlangsung begitu lama tanpa perlindungan yang memadai?

Minggu, 8 November 2026, perjuangan LA berakhir. Setelah hampir dua pekan menjalani perawatan di RS Fatmawati, remaja perempuan itu meninggal dunia pukul 11.45 WIB. Sebelumnya, korban mengalami koma sejak 30 Oktober dengan luka bakar mencapai 80 persen. Kematian tersebut mengubah perkara penganiayaan berat menjadi kasus yang konsekuensi hukumnya jauh lebih serius.

Peristiwa bermula pada Senin, 26 Oktober 2026. M meminta LA menjemputnya di rumah seorang teman. Permintaan itu tidak dipenuhi. Setibanya di rumah, M mendapati korban sedang bermain telepon genggam. Emosi pelaku kemudian memuncak. Minyak tanah disiramkan ke tubuh korban, disusul tindakan melemparkan korek gas ke bagian rok hingga api menyambar tubuh LA.

Kronologi tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama dalam pemberitaan Detikcom, 29 Oktober 2026. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku sempat berdalih korban terbakar akibat ledakan kompor. Setelah penyelidikan, keterangan tersebut terbantahkan oleh temuan mengenai penggunaan minyak tanah.

Namun, perkara ini menyimpan persoalan yang lebih dalam daripada tindakan pembakaran. Kuasa hukum korban, Didiy Puji Riyanto, mengungkapkan bahwa LA diduga telah mengalami penganiayaan sejak duduk di bangku SMP. Korban disebut pernah dipukul, mengalami lebam dan memar, bahkan rambutnya dicukur hingga botak.

Informasi tersebut diberitakan Detikcom, 2 November 2026. Berdasarkan keterangan kuasa hukum yang mengutip cerita teman-teman korban, kekerasan diduga berlangsung berulang selama bertahun-tahun. Polisi menyatakan masih mendalami dugaan penganiayaan sebelumnya. Artinya, rangkaian kekerasan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti.

Fakta lain yang perlu diluruskan adalah hubungan M dengan korban. M ternyata bukan nenek kandung LA, melainkan istri dari kakak laki-laki nenek kandungnya. Keterangan tersebut dikonfirmasi kepolisian dan diberitakan Detikcom, 2 November 2026. Meski demikian, kedekatan dalam lingkungan keluarga tidak boleh menjadi alasan untuk menormalisasi kekerasan terhadap anak.

Persoalan paling mengusik muncul dari keterangan mengenai lingkungan sekitar. Kuasa hukum menyebut sejumlah tetangga dan teman korban mengetahui adanya dugaan penganiayaan sebelumnya. Bahkan, seorang warga yang dikutip Detikcom, 2 November 2026, mengaku pernah melihat korban dipukul, tetapi kejadian itu dianggap sebagai pertengkaran yang biasa terjadi.

Keterangan tersebut perlu diuji lebih jauh. Namun, jika benar kekerasan telah berulang dan diketahui lingkungan sekitar, persoalannya bukan lagi semata-mata perilaku seorang pelaku. Ada masalah kepekaan sosial ketika penderitaan anak dianggap sebagai urusan internal keluarga. Kebiasaan mendengar pertengkaran tidak boleh membuat masyarakat kehilangan kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan.

Di sinilah pentingnya sistem perlindungan anak yang bekerja sebelum tragedi terjadi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan. Tanggung jawab itu tidak hanya berada pada keluarga, tetapi juga masyarakat, pemerintah daerah, dan negara.

Sekolah, lingkungan tempat tinggal, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak semestinya memiliki mekanisme pengaduan yang aman dan responsif. Ketika seorang anak datang dengan luka, ketakutan, atau perubahan perilaku yang mencurigakan, diperlukan kepekaan untuk mencari tahu penyebabnya. Persoalan keluarga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan anak.

Aparat kepolisian juga perlu mengusut dugaan kekerasan sebelumnya secara menyeluruh. Keterangan teman sekolah, tetangga, keluarga, dan saksi lain harus diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat pola penganiayaan yang berlangsung sebelum pembakaran. Kematian korban juga perlu menjadi dasar evaluasi terhadap konstruksi hukum perkara, sesuai hasil penyidikan dan ketentuan yang berlaku.

Tragedi Bojongsari memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak mungkin tidak selalu muncul sebagai peristiwa tunggal. Ada kemungkinan tanda-tandanya telah terlihat, terdengar, bahkan diketahui orang-orang di sekitar korban. Karena itu, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya mengapa M melakukan tindakan tersebut, tetapi juga apakah ada kesempatan sebelumnya untuk menyelamatkan LA.

Kematian LA tidak boleh berhenti sebagai berita kriminal yang perlahan dilupakan. Proses hukum harus berjalan transparan, sementara pemerintah daerah perlu mengevaluasi efektivitas perlindungan anak hingga tingkat lingkungan terkecil. Sebab, keberhasilan perlindungan anak bukan diukur dari seberapa cepat negara bertindak setelah korban meninggal, melainkan dari kemampuannya mencegah kekerasan sebelum terlambat.

Rumah semestinya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Ketika tempat itu justru menghadirkan ketakutan, keluarga dan masyarakat seharusnya menjadi pelindung, bukan membiarkan penderitaan berlangsung. LA telah kehilangan masa depannya. Jangan sampai tragedi ini juga kehilangan maknanya sebagai peringatan bagi semua pihak.

Dwi Taufan Hidayat