UgdNews.com, 10 November 2026

Hujan deras yang mengguyur Pidie Jaya, Aceh, pada Senin malam, 9 November 2026, kembali membawa air ke rumah warga. Luapan sungai dan tanggul jebol membuat permukiman terendam hingga 1,5 meter. Banjir susulan menyisakan pertanyaan: seberapa kuat infrastruktur pelindung masyarakat? Bagi warga, genangan bukan sekadar angka, melainkan ancaman terhadap rumah dan penghidupan. Peristiwa ini menguji kesiapan pemerintah serta ketahanan hasil rehabilitasi pascabencana.

Sebagian warga belum pulih dari banjir sebelumnya. Jalan kembali berlumpur dan aktivitas terganggu. CNN Indonesia (10 November 2026) melaporkan 21 desa di empat kecamatan terdampak berdasarkan data BPBD pukul 21.32 WIB. detikSumut (10 November 2026) menyebut 17 desa di tiga kecamatan. Perbedaan ini menunjukkan pendataan masih berkembang.

Air mencapai 50 sentimeter hingga 1,5 meter. Di Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, tanggul darurat kembali jebol. detikSumut (10 November 2026) melaporkan sepuluh kepala keluarga mengungsi serta jalan dan sekolah rusak.

Persoalannya bukan semata-mata tingginya air, melainkan kerusakan berulang di kawasan yang telah ditangani. Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh (4 November 2026) melaporkan tanggul di Dayah Usen rusak sekitar 150 meter saat ditinjau pada 3 November. Kerentanan kawasan itu telah diketahui sebelum banjir susulan.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I menangani Krueng Meureudu. detikNews (10 November 2026) melaporkan normalisasi di Dayah Husen berlangsung sejak 3 November, dengan dua ekskavator dan geobag. Banjir yang tetap terjadi harus dievaluasi, bukan langsung dianggap bukti proyek gagal. Pemeriksaan perlu mencakup desain, progres, debit sungai, dan cakupan pekerjaan.

Saat meninjau tanggul pada 3 November, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyoroti sedimentasi pascabencana 2025. detikNews (3 November 2026) melaporkan 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami sedimentasi. Pengerukan dan pembangunan tanggul perlu dipercepat.

Banjir tidak cukup ditangani dengan evakuasi. Pemerintah perlu mengelola sungai dari hulu hingga hilir. Kajian sedimentasi, kapasitas aliran, tanggul, dan tata ruang harus berbasis data teknis. Hujan menjadi pemicu, tetapi dampak juga dipengaruhi kesiapan infrastruktur.

Prioritas darurat ialah keselamatan warga: pengungsian, makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. BPBD perlu memperbarui data korban, pengungsi, serta kerusakan. Pemulihan rumah, sekolah, jalan, sawah, dan mata pencaharian harus memiliki target jelas.

Warga membutuhkan keterbukaan mengenai pekerjaan, standar teknis, anggaran, dan jadwal penyelesaian. Pemerintah harus menjelaskan apa yang sudah diperbaiki dan bagian mana yang masih berisiko.

Air mungkin surut, tetapi persoalan perlindungan warga tidak boleh menghilang. Tanggul jebol dan normalisasi yang masih berlangsung harus dievaluasi terbuka. Keberhasilan diukur dari berkurangnya risiko, bukan hanya cepatnya lumpur dibersihkan.

Dwi Taufan Hidayat