UgdNews.com, 01 November 2026

Dua bendera, Merah Putih dan Palestina, melintas berdampingan di langit Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (1/11/2026). Lima penerbang paramotor membawa simbol persahabatan itu dalam pembukaan Bulan Solidaritas Palestina 2026. Pemandangan tersebut menggugah, sekaligus mengingatkan bahwa dukungan publik harus melampaui seremoni sesaat. Pertanyaannya, sejauh mana simbol itu dapat menjadi kerja kemanusiaan dan advokasi konsisten agar tak berhenti sebagai simbol di langit Jakarta?

Dua bendera berukuran 2,5 x 4 meter diterbangkan pilot Komunitas Paramotor Indonesia. Di lapangan, peserta membentangkan bendera Palestina berukuran 50 x 9 meter. TvOne, 1 November 2026, melaporkan aksi itu sebagai bagian pembukaan BSP yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG).

Kegiatan di Plaza Selatan Monas dirangkaikan dengan Apel Akbar 1.000 Relawan Kemanusiaan yang dikoordinasikan Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Lima unsur relawan ialah tim penyelamat, medis, jurnalis, konstruksi, dan aktivis sosial. ANTARA melalui publikasi foto, 1 November 2026, merekam apel tersebut sebagai dukungan moral bagi Palestina. Namun, jumlah peserta belum menjelaskan kapasitas dan hasil kerja relawan.

Memasuki tahun keenam, BSP mengusung tema “Penguatan Peran Advokasi Global menuju Pembebasan Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina”. Tema itu menuntut lebih dari seremoni. Advokasi memerlukan sasaran, data teruji, jaringan terorganisasi, dan tindak lanjut yang dapat dievaluasi. Inilah.com, 29 Oktober 2026, melaporkan agenda AWG sepanjang November, mulai dari forum jurnalisme hingga simposium dan long march.

Keberhasilan tidak cukup dihitung dari jumlah kegiatan atau peserta. Publik perlu mengetahui hasil diskusi, kesiapan relawan, bantuan yang disalurkan, mitra penyalur, serta laporan penggunaan dana. Tanpa indikator dan keterbukaan, kegiatan berisiko berhenti sebagai kalender tahunan.

Ketua BSP 2026 Yusuf Maulana menyebut kegiatan itu sebagai ikhtiar merawat kepedulian. Medcom.id, 1 November 2026, juga mengutip apresiasi Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattari. Suara Palestina penting dihadirkan, tetapi advokasi perlu pula mendengar pengalaman warga sipil dan kebutuhan kemanusiaan mereka.

Indonesia memiliki landasan konstitusional untuk menolak penjajahan. Pembukaan UUD 1945 menegaskan penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip itu perlu diterjemahkan melalui diplomasi konsisten, perlindungan warga sipil, akses bantuan, dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.

Lima unsur relawan membutuhkan pelatihan, koordinasi, standar keselamatan, serta mitra tepercaya. Kontribusi dari Indonesia tidak harus berupa pengiriman relawan ke wilayah konflik. Edukasi publik, bantuan transparan, informasi terverifikasi, dan penguatan jaringan kemanusiaan juga penting.

Kampanye boikot pun harus cermat. Sasaran dan alasannya perlu berdasarkan informasi yang dapat diperiksa, bukan kabar viral atau identitas agama dan kebangsaan. Solidaritas tidak boleh berubah menjadi diskriminasi atau salah sasaran.

Dua bendera di langit Monas menyampaikan pesan kuat. Namun, keberhasilan BSP ditentukan oleh kesinambungan kerja setelah acara usai, bukan tinggi bendera atau besarnya kerumunan. Monas dapat menjadi titik awal konsolidasi. Ujian sesungguhnya terletak pada bantuan yang sampai, relawan yang siap, informasi akurat, dan diplomasi yang bergerak. Palestina membutuhkan simpati dunia, tetapi lebih dari itu, tindakan konsisten yang berpihak pada keadilan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat